 |
| Ketua PC GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muhtar, S.H. |
Bekasi –Isu rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, semakin mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal tersebut, Ketua PC GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muhtar, S.H., menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, asalkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendukung langkah rotasi dan mutasi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Bekasi. Itu memang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujar Hasan, Senin (14/4).
Hasan menambahkan, rotasi dan mutasi memang menjadi kebutuhan mendesak (urgent) saat ini, mengingat banyaknya kekosongan jabatan dan banyak pejabat yang mendekati masa pensiun. Kondisi ini menuntut adanya penyegaran di tubuh birokrasi, sejalan dengan semangat baru dari kepala daerah yang terpilih.
“Jadi memang sudah menjadi keharusan. Kepala daerah yang baru tentu membawa semangat baru, dan semangat itu juga harus hadir di kalangan birokrat. Pejabat-pejabat yang mengisi posisi strategis harus sejalan dan selaras dengan target kinerja Wali Kota terpilih,” jelasnya.
Menurut Hasan, pejabat yang ditempatkan harus betul-betul orang yang mampu menjadi kepanjangan tangan wali kota dalam mewujudkan visi Kota Bekasi yang keren. Tanpa dukungan pejabat yang kompeten, program-program dan janji kampanye kepala daerah akan sulit terlaksana secara maksimal.
“Rotasi dan mutasi ini bukan sekadar penempatan posisi, tapi harus betul-betul mempertimbangkan siapa yang layak dan mampu. Kalau pejabatnya tepat, program-program bisa berjalan lebih cepat, dan masyarakat akan lebih cepat merasakan kehadiran dan manfaat dari pemerintah,” tegasnya.
Hasan juga menyinggung pentingnya akurasi dalam pengambilan keputusan di era keterbukaan informasi saat ini. Masyarakat kini semakin cerdas dan mampu menilai kinerja para pejabat publik.
“Informasi sangat mudah diakses. Masyarakat paham mana pejabat yang bekerja dan mana yang tidak. Kalau sampai salah menempatkan orang, dampaknya bukan hanya pada kinerja birokrasi, tapi juga bisa mencoreng citra Wali Kota Bekasi sendiri dan menghambat realisasi visi-misi politik yang dulu disampaikan saat kampanye,” pungkasnya.
