 |
| Ketua PC GP Ansor Kota Bekasi Hasan Muhtar, S.H. |
Bekasi – Munculnya kembali pergerakan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di beberapa daerah menuai keprihatinan dari berbagai pihak. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi, Hasan Muhtar, S.H., menyayangkan sikap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai membiarkan aktivitas HTI, padahal organisasi ini telah resmi dibubarkan dan dinyatakan terlarang di Indonesia.
"HTI sudah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017, yang mencabut pengesahan pendirian mereka. Ideologi yang mereka usung jelas bertentangan dengan NKRI, sehingga keberadaan mereka tidak boleh dibiarkan kembali berkembang," tegas Hasan Muhtar saat dikonfirmasi, Senin (3/2).
Hasan juga mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi serta aparat kepolisian dan TNI agar memastikan tidak ada aktivitas HTI di wilayah Bekasi. Menurutnya, perlu ada langkah pencegahan dini agar pergerakan kelompok tersebut tidak semakin meluas dan mengancam ideologi Pancasila.
"Kami harap pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI bisa bersikap tegas. Jangan sampai di Kota Bekasi muncul kembali gerakan HTI. Kalau ada indikasi, harus segera dicegah dan ditangkal," ujarnya.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menolak dan menindak pergerakan HTI, tetapi juga membuka pintu bagi para aktivis yang masih berada dalam lingkaran kelompok tersebut untuk kembali ke pemahaman yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Kami dari Ansor siap merangkul dan membimbing mereka agar kembali kepada ideologi negara yang sah, bukan ideologi transnasional yang bertentangan dengan konstitusi kita," tutupnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait sikap terhadap kemunculan kembali aktivitas HTI di beberapa daerah. Masyarakat diimbau tetap waspada dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara.
