Ketua PAC GP Ansor Bantargebang Soroti Jalan Rusak Akses TPST: “Dana DKI Ratusan Miliar, Tapi Jalan Masih Seperti Kubangan”

 

Bekasi – Kondisi jalan Pangkalan 5, yang merupakan akses utama menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, kembali menjadi sorotan publik. Kerusakan jalan yang berlubang, bergelombang, dan licin saat hujan, diperparah dengan bau menyengat dari air lindi yang menetes dari truk pengangkut sampah. Situasi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama karena berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantargebang, Egi Cahyanto, menyampaikan kritik terhadap pemerintah Provinsi DK Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai lamban menangani permasalahan ini. Ia menilai, perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas, mengingat jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan berat pengangkut sampah dari Ibu Kota.

“Sudah terlalu lama jalan ini dibiarkan rusak parah. Pemprov DK Jakarta dan Pemkot Bekasi seakan menutup mata. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan. Apalagi saat malam dan hujan, kondisinya sangat membahayakan,” ujar Egi dalam keterangannya, Senin (13/5/2025).

Egi menambahkan, kerusakan jalan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga karena beban berat kendaraan yang mengangkut ratusan Ton sampah setiap hari dan drainase. Ia mempertanyakan pemanfaatan dana kompensasi yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DK Jakarta kepada Kota Bekasi, yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

“Setiap tahun Bekasi menerima dana kompensasi dari Jakarta Tapi faktanya, jalan yang menjadi akses utama ke TPST malah dibiarkan seperti kubangan. Ini menjadi bentuk ketidakadilan bagi warga Bantargebang. Jangan cuma ditambal sulam, seharusnya dilakukan pengecoran beton agar tahan lama,” tegasnya.

Menurut Egi, pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur di kawasan sekitar TPST karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya penggunaan dana kompensasi secara tepat sasaran dan transparan.

“Kami minta ini jadi prioritas. Jangan sampai warga Bantargebang terus-menerus menanggung dampak dari operasional TPST. Kalau TPST ini menjadi tempat buangan sampah dari DK Jakarta, maka sudah seharusnya akses jalannya dijamin aman dan layak. Masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari dana kompensasi yang diberikan,” tutupnya.

PAC GP Ansor berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Tidak hanya melalui perbaikan sementara, tetapi dengan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan sesuai standar, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar TPST Bantargebang.